Dalam dunia ekonomi, utang adalah hal yang umum terjadi, baik di tingkat individu, perusahaan, maupun negara. Pemerintah sering kali berhutang untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan negara. Namun, apakah utang negara menjadi tanggung jawab langsung warga Indonesia?
Dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan secara detail terkait dengan hal tersebut. Adapun pembahasan meliputi pengertian utang negara, dampak utang negara dan bagaimana mengelola utang negara?
Pengertian Utang Negara
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, utang negara adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau sebab lain yang sah.
Menurut ekonom Piter Abdullah dari Core Indonesia, utang negara terbagi menjadi empat jenis yaitu: Pertama, Utang Domestik, utang dalam mata uang rupiah yang dijual di pasar keuangan domestic. Kedua, Utang Luar Negeri, utang dalam mata uang asing yang dijual di pasar internasional. Ketiga, Pinjaman Luar Negeri, Pinjaman dari negara lain, lembaga internasional, atau bank asing. Keempat, Pinjaman Dalam Negeri, Pinjaman dari BUMN atau lembaga keuangan dalam negeri.
Bagaimana Dampak Utang Negara?
Utang negara memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian. Jika jumlah utang semakin besar, beban pembayaran bunga dan cicilan juga meningkat. Hal ini dapat mengurangi anggaran untuk sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, posisi utang juga berpengaruh pada cadangan devisa negara. Indonesia termasuk dalam kelompok lima negara dengan risiko tinggi dalam hal rasio utang luar negeri terhadap cadangan devisa. Artinya, Indonesia mungkin kesulitan membayar utang dalam mata uang asing jika cadangan devisa tidak mencukupi.
Adapun negara Indonesia masuk didalam kelompok lingkaran lima negara (circle of five) yaitu Chile, Argentina, Turki, Mexico, dan Indonesia, yang berada pada level high risk atau beresiko tinggi terkait nilai presentasi utang luar negara terhadap cadangan devisa negara. Di mana kelompok tersebut tidak dapat membiayai seluruh total utang luar negara dalm bentuk mata uang dolar Amerika.
Pada rinciannya, utang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp7.012,7 triliun meliputi domestik Rp5.662,1 triliun sebagai porsi terbesar dan sisanya adalah valuta asing (valas) Rp1.350,57 triliun. Selain SBN, ada pinjaman Rp878,85 triliun dengan porsi terbesar dari luar negeri Rp853,4 triliun. Dengan demikian, lantas apakah warga Indonesia bertanggung jawab atas utang negara?
Secara langsung, warga negara tidak memiliki kewajiban membayar utang negara seperti individu yang memiliki pinjaman pribadi. Namun, utang negara tetap berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Misalnya, jika pemerintah mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk membayar utang, maka anggaran untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan bisa berkurang. Selain itu, jika utang negara terlalu besar, pemerintah bisa menaikkan pajak untuk menutup defisit.
Bagaimana Cara Mengatasi Utang Negara?
Pemerintah memiliki beberapa cara untuk menyelesaikan utang negara, antara lain:
- Mengelola anggaran dengan lebih efisien, sehingga tidak terlalu bergantung pada utang baru.
- Meningkatkan pendapatan negara, misalnya dengan memperbaiki sistem pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Mengurangi impor barang yang tidak mendesak, untuk menghemat devisa dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.
- Menghindari praktik korupsi, agar anggaran negara digunakan secara optimal.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, warga negara memang tidak secara langsung bertanggung jawab atas utang negara, tetapi dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk pajak, inflasi, atau berkurangnya anggaran untuk sektor publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengelola utang dengan bijak dan bagi masyarakat untuk mendukung kebijakan ekonomi yang sehat demi masa depan negara yang lebih stabil dan mandiri.
Oleh: Muhammad Alif, Santri Mansajul Ulum.
