Bagi Ibu rumah tangga dan para pekerja urban, grafik inflasi bukan hanya sekadar deretan angka di atas kertas rilis pemerintah. Dampaknya sangat nyata ketika kita berdiri di depan kasir pasar tradisional maupun ritel modern, lembaran uang seratus ribu rupiah kini terasa semakin kehilangan nilainya. Data nasional terbaru yang menunjukkan laju inflasi tahunan merangkak naik ke posisi 3,08% mempertegas kegelisahan kolektif ini. Sektor makanan, minuman, dan tembakau lagi-lagi menjadi motor utama yang menguras isi kantong masyarakat. Melalui hal ini, penulis menyoroti eskalasi geopolitik yaitu peningkatan ketegangan atau perluasan konflik antara AS-Iran yang mempengaruhi tata politik dan ekonomi global, yang menjadi masalah bagi konsumen lokal dengan melemahnya rupiah, diikuti dengan lonjakan harga barang yang tinggi.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa, eskalasi geopolitik global akibat konflik militer langsung antara Amerika Serikat dan Iran telah mengubah peta risiko ekonomi global secara drastis. Ketegangan di wilayah Timur Tengah ini bukan sekadar isu pertahanan, melainkan motor utama yang memicu gelombang inflasi di berbagai belahan dunia tidak terkecuali Indonesia. Guncangan eksternal ini dengan cepat mentransmisikan tekanan harga dalam negeri, memicu lonjakan angka inflasi nasional.
Saluran paling langsung dari konflik AS-Iran, ke dompet masyarakat Indonesia adalah melalui harga minyak mentah dunia. Penutupan atau gangguan keamanan, di jalur vital seperti selat Hormuz memaksa minyak Brent melonjak tajam. Bagi Indonesia yang berstatus sebagai negara net importir minyak, situasi ini adalah hantaman ganda.
Ketika harga minyak dunia melonjak, kebutuhan dolar AS untuk impor bensin ikut membengkak. Permintaan dolar yang tinggi ini membuat nilai tukar rupiah tak berdaya dan terus melemah. Akibatnya, biaya penyelundupan bahan baku industri dan barang konsumsi impor yang menggunakan mata uang dolar ikut meroket. Produsen lokal yang bergantung pada bahan baku impor tidak punya pilihan selain menaikkan harga jual produk mereka demi bertahan hidup.
Melemahnya mata uang rupiah secara otomatis memicu Imported Inflation yaitu kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri akibat naiknya harga barang impor atau melemahnya nilai tukar mata uang domestik. Komoditas pangan pokok yang sebagian pasokannya masih bergantung pada impor, menjadi jauh lebih mahal saat masuk pelabuhan domestik.
Ketika jalur logistik laut internasional terganggu oleh ketegangan militer, waktu pengiriman logistik menjadi lebih lama dan biaya premi asuransi kapal kargo meroket. Akibatnya pasokan bahan pangan krusial mengalami keterlambatan masuk ke daerah-daerah.
Ketidakpastian pasokan ini memicu spekulasi harga di tingkat pedagang besar, yang menyebabkan komoditas pangan bergejolak (volotine foods) seperti minyak goreng dan barang konsumsi pokok lainnya, mengalami lompatan harga tak terkendali di Tingkat encar.
Pemerintah perlu memperketat pengawasan jalur distribusi pangan domestik untuk mencegah penimbunan barang oleh spekulan yang memanfaatkan situasi. Insentif atau subsidi silang bagi sektor transportasi logistik juga sangat diperlukan agar efek domino kenaikan harga barang tidak semakin mencekik rakyat. Jika rantai pasok dalam negeri bisa dilindungi, konsumen lokal setidaknya punya jaring pengaman untuk bertahan di tengah badai geopolitik global ini.
Pada akhirnya, setiap fluktuasi angka rupiah di papan bursa dan setiap roket kenaikan harga minyak di Selat Hormuz akan selalu bermuara pada satu tempat: dompet masyarakat kecil. Ketika geopolitik dunia memanas, jerat inflasi justru mencekik dapur-dapur konsumen lokal yang sedang berjuang bertahan hidup. Menjaga daya beli masyarakat bukan lagi sekadar target angka statistik di atas kertas, melainkan benteng pertahanan terakhir demi kemanusiaan. Jika pemerintah lambat memitigasi dampak rambatan perang ini, kita tidak hanya sedang menghadapi krisis ekonomi, tetapi juga potensi krisis sosial yang mendalam.
Karya: Naila Dzatul Maziyah, Santri Mansajul Ulum.
